uu 17 tahun 2007. BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN ANAK Bagian Pertama Pengangkatan Anak Antar Warga Negara. uu 17 tahun 2007

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. Barang-barang yang dikenai cukai disebut. Pasal 17 : Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur. 2,26 juta. ABSTRAK: Latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) adalah bahwa: kegiatan perdagangan merupakan salah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Penerbitan Undang-undang No. dengan UU No. BMKG. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) UUPT berbunyi "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2007. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikanUU_2007_28. 2007 No. 18. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Mengingat : 1. 28 tahun 2007. Pasal 4,. PP No. Diubah. UU Nomor 17 Tahun 2008. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, danUU No. 3. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL . 17 Juli 2007 Tanggal Berlaku. 32 (Komplek PDAM) Panaikang, Makassar Email: arisprihandono@yahoo. perlindungan-saksi-korban. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. 80, TLN No. TENTANG. 10. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. -. E. 4. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 37, LN. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, 1. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) NO. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 17 APRIL 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH A. 17 Tahun 2007 Isi Rpjpn. Status Regulasi. U. Indonesia, Pemerintah Pusat . Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka. 17, LN 2007/NO. Telp. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 16. BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN ANAK Bagian Pertama Pengangkatan Anak Antar Warga Negara. Pengertian rencana pembangunan jangka panjang. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. 1. "uu pph" ki_moel - 1 - susunan dalam satu naskah dari undang‐undang republik indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang‐undang republik indonesia nomor 17 tahun 2000 berikut penjelasannya bab i ketentuan umum pasal 117. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 73. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. e-Meterai. c. NOMOR 25 TAHUN 2007. Mencabut : UU No. Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib. Bidang. Reformasi bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket 3 undang-undang bidang Keuangan Negara yang salah satunya adalah UU ini. 2004/ No. Request a review. T. rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005. NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan. Detail Peraturan; Judul: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025: Nomor: 17: Tahun: 2007: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 05/02/2007 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Indonesia,. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025. ID : 10 HLM. KUALIFIKASI AKADEMIK GURU 1. PMA No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2. Preview. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai. Pramuka Kav. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, tata cara inventarisasi, penilaian dan pelaporan dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara yang selama ini berlaku sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara perlu. Menimbang : a. rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. 2007. Cobalah Salah Satu Dari Tautan Berikut: Beranda. Misalnya istilah ‘ancaman kekerasan’ yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU TPPO”). Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "membahas rancangan. U. Republik Indonesia. Tanggal Berlaku. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 I. Perubahan Uu 36-2000 Tentang Penetapan. d. No. UU 39/2007 Menimbang : a. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang. NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 54, LN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2007. id - Mami Icha, mucikari berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga melakukan bisnis prostitusi anak di bawah umur. TENTANG. NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. PP No. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suat UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. dengan rahmat tuhan yang maha esa. 2006/NO. 17/2000. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan. 2 Tahun 2009 . Daftar Isi. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 17 Juli 2007 Tanggal Pengundangan. Maulid Nabi Muhammad Shalallhu Alaihi Wassalam. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru; g. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. LN. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentangJAKARTA, KOMPAS. Undang-undang (UU) No. 38, LN. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah. Preview. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 4703, LL SETNEG : 19 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga I. PUTUSAN Nomor 39/PUU-XIV/2016. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. STATUS PERATURAN. 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. Rencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. (PPh) yang diatur dalam UU No. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan. Pertimbangan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah: bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri. 16, jdih. pada tanggal 17 Juli 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85. Feed ; FAQ ; Terms and Condition ;NOMOR 16 TAHUN 2007 TANGGAL 4 MEI 2007 STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU A. U. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. 4661, LL SETNEG : 60 HLM. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan M(Berita Negara asyarakat Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 12. 17. NOMOR 16 TAHUN 2000. a. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara. Pengunjung Kemaren. 17, LN. kemanusiaan; b. KETENTUAN PERALIHAN 10. Pasal 25 dan pasal 26 UU 26 tahun 2007 mengenai tata ruang kabupaten mengalami perubahan yang sama dengan tata ruang provinsidimana diubah dimana ayat 2 bagian g di UU 26 tentang rencana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. 16. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah. Nomor. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 3 (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan: a. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.